Tanggul Embung Milik Pemprov Lampung Ambles, DPRD Sebut Tak Ada Koordinasi

infogeh.net, Pringsewu – DPRD Pringsewu berharap ada informasi pembangunan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan di wilayah Bumi Jejama Secancanan.

Ketua Komisi III DPRD Pringsewu Najarudin mengungkapkan keinginan itu agar lembaga pemerintah di tingkat kabupaten dapat ikut memantau dan mengawasi pengerjaannya.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan hal tersebut terkait pembangunan embung oleh Pemprov Lampung yang rusak berat, tiga bulan paska pembangunan.  Yakni pembangunan embung di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

Sementara Dinas PUPR Pringsewu tidak mengetahui adanya pembangunan embung tersebut di akhir tahun 2020.

“Seharusnya ada informasi yang disampaikan ke pemerintah kabupaten, sehingga ya kami dari sisi pemerintahan maupun lembaga DPRD kabupaten juga ikut memantau, mengawasi kegiatan provinsi yang ada di daerah,” ujar Najarudin, Jumat, 19 Februari 2021.

Terkait kerusakaan atas bangunan embung tersebut, Najarudin mengaku akan menyampaikan secara berjenjang ke DPRD Lampung.

“Jadi akan kami sampaikan pada DPRD Lampung terkait bangunan provinsi yang ada di Kabupaten Pringsewu,” tuturnya.

Ketua Umum Serikat Tani Indonesia (Sertani) Suryo Cahyono mengharapkan supaya pembangunan yang ditujukan untuk pertanian betul-betul memperhatikan rasa empati terhadap petani. Sehingga, menurutnya, pembangunan itu tidak hanya sekedar melihat pada proyek dan keuntungan semata.

“Proses pengawasan dalam pembangunan, dapat melibatkan para petani dan masyarakat,” kata Suryo Cahyono.

Sebelumnya diberitakan, tanggul bangunan embung di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, jebol. Alhasil waduk kecil alias embung, yang sedianya untuk penampungan air di kala hujan turun, menjadi kering.

Padahal, bangungan embung senilai sekitar Rp 190 juta ini baru dibangun tiga bulan sebelumnya pada Desember 2020.

“Dibangun akhir tahun 2020 kemarin,” ungkap Solehudin (45), RT di Pekon Waringinsari Timur, Kamis, 18 Februari 2021.

Embung tersebut dibangun di atas tanah hibah masyarakat. Tujuannya untuk pasokan air pertanian di wilayah sekitarnya ketika tanam musim kemarau. Masyarakat setempat sebagai penghasil komoditas pertanian, sayuran, seperti cabai, tomat dan terong.

Selama ini masyarakat yang menanam sayuran pada musim kemarau mendapat pasokan air dengan cara membeli. Pembelian air untuk mengecor tanaman sayuran mencapai satu tangki ukuran sekitar 5 000 liter.

“Seharga Rp 150 ribu satu tangki,” kata Solehudin.

Sehingga, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menanam sayuran di wilayah tersebut. Pembangunan embung harapannya dapat menekan biaya produksi sayuran di kala tanam musim kemarau. Selain itu, pemuda sekitar juga sudah berencana memanfaatkan embung tersebut untuk wisata pemancingan.

“Rencana setelah embung beres, akan dicarikan benih ikan buat pemancingan,” imbuh Solehudin.

Akan tetapi, rencana pemuda di wilayah tersebut tertunda karena embung dalam kondisi jebol. Sejumlah tanah di tanggul tersebut longsor dan terdapat lubang besar di badan tanggul selebar kurang lebih lima meter.

Tanggul berupa tanah dengan ketinggian sekitar lima meter itu terhempas oleh debit air yang besar ketika hujan lebat turun di wilayah itu. Tanggul embung itu pun tidak kuat menahan banyaknya air yang masuk sehingga jebol.

“Sekitar setengah bulanan kemarin jebolnya,” ujar Topik warga lainnya di Pekon Waringinsari Timur.

Atas kerusakan itu, masyarakat sekitar mendapat keterangan bila dalam waktu dekat embung mendapat perbaikan. Oleh karena itu, mereka berharap dapat segera diperbaiki dan dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Pringsewu Judy Muljana mengatakan, pada 2020 tidak ada kegiatan pembangunan embung dari APBD Pringsewu TA 2020.

“Kemungkinan (bangunan embung), milik Pemerintah Provinsi Lampung” ujar Judy ketika dihubungi, Kamis, 18 Februari 2021 siang.

Sebelumnya, kata Judy, tidak pernah ada konfirmasi ke PUPR Pringsewu terkait pembangunan embung dari Pemprov Lampung. Judy mengatakan, biasanya Pemprov Lampung langsung koordinasinya dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) wilayah lokasi pembangunan.

Terkait bangunan embung yang tidak terdapat beton penahan tanggul itu, Judy mengatakan, bangunan embung itu ada macam-macam.

Menurutnya, ada yang untuk pengairan, ada juga yang untuk konservasi saja. Namun untuk embung di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih ini, Judy tidak mengetahui perencanaannya seperti apa. Judy mengaku akan berkoordinasi ke Pemprov Lampung terkait kerusakan embung tersebut.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Budhi Darmawan ketika dihubungi ponselnya tidak ada jawaban.

Demikian juga pesan singkat yang dikirim untuk mengonfirmasi pembangunan embung itu pun tidak ada balasan.

Berita dan informasi ini diterbitkan terlebih dahulu dihalaman resmi lampungtribun