Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Siapkan Layanan Berbasis Online (e-Government)

Mustafa Bupati Lamteng
infogeh.com, Lampung Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah terus mengupayakan dalam meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) guna menciptakan layanan prima, serta mendorong terselenggaranya pemerintahan yang transparan berbasis elektronik. Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Tengah Mustafa saat peresmian Command Centre Polres Lampung Tengah, kemarin.
Dia mengatakan, beberapa layanan berbasis online tengah disiapkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat. Mulai dari sistem informasi manajemen (SIM ASN) online di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Kemudian, e-planning yang mulai diterapkan di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), e-Paymen dan e-Budgeting di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (DPPKAD).
“Pelan tapi pasti, penerapan elektronik dilakukan dalam proses semua pelayanan. Saat ini, Pemkab Lampung Tengah sedang mengembangkan program Sistem Informasi Kampung (SiKAM) Smart Netizen untuk membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat,” kata Mustafa, seperti dikutip dari laman Ruang Mustafa, Jumat, 19/1/2018.
Tak hanya itu, lanjutnya, Pemkab Lampung Tengah juga membuat terobosan konsultasi hukum online dengan menerbitkan KUMLINE, atau Hukum Online. Layananan ini memudahkan masyarakat setempat yang memiliki permasalahan hukum, atau sekadar ingin bertanya atau mengetahui tentang hukum, mereka dapat berkonsultasi secara online.
“Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sudah menjadi keharusan. Suka atau tidak suka, kami harus mulai melangkah untuk pemerintahan yang berbasis e-government. Ini mulai kami siapkan, baik dari sisi perangkat lunak maupun sumber daya manusianya (SDM),” ujar dia.
Mustafa menambahkan, melalui pengembangan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Lampung Tengah. “Selain lebih mudah dan cepat, dengan e-government kami ingin memutuskan rantai birokrasi pelayanan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, diharapkan menghapus pungutan liar (pungli). Saya minta aparatur mempersiapkan diri, jangan sampai tidak siap. Perangkat ada, SDM juga harus ada,” kata Mustafa. [DS]
Dikutip dari : duajurai.co
Baca Juga Yuk :  Anggota DPRD Lampung Didakwa Terima Uang Fee Proyek Sebesar Rp 72,742 Miliar

32 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here