MK: Jadwalkan Gugatan Pilkada Lamsel Tony-Antoni Digelar MK Pekan Depan

infogeh.net, Lampung Selatan – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang gugatan Paslon Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Tony Eka Candra dan Antoni Imam, Kamis (28/1), pukul 16.00 WIB.

Panitera MK akan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Lantai 4, Gedung 2 MK, Jalan Medan Merdeka Barat, No.6-7, Jakarta Pusat.

Rabu (20/1), pasangan Tony-Antoni telah nenerima surat Nomor 115.61/PAN.MK/PS/01/2021 perihal panggilan sidang perkara Nomor 61/PHP/BUP-XIX/2021. Selain surat panggilan sidang, Panitera MK Muhidin, S.H, M.Hum, juga melampirkan tata tertib persidangan secara luring dan during sebagai penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Tony-Antoni keberatan atas hasil penghitungan KPU setempat. Menurut Tony, banyak data masuk dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang dimenangkan Nanang-Pandu.

Diduga, kecurangannya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Genosida demokrasi,” kata Tony kepada Kantor Berita RMOLLampung, sepekan setelah penghitungan suara.

Tony memilih MK agar pilkada kelak dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, tanpa ada indikasi dihalangi sesuai UUD 1945, UU Pemilu, dan peraturan perundangan lainnya,” katan

“Menang atau kalah dalam kompetisi demokrasi hal biasa. Tetapi, prosesnya jangan mencederai hati nurani dan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Ansori, kuasa hukum Tony-Antoni mengajukan ARPK secara elektronik (e-BRPK) ke buku registrasi No. 61/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Desember 2020.

“KPU Lamsel, kami nilai gagal menyalurkan puluhan ribu hak suara masyarakat dan harus bertanggungjawab atas carut-marut tersebut,” kata Ansori, Senin (18/1).

Pria yang akrab disapa Gindha Ansori Wayka juga mengungkapkan bahwa KPU Lamsel tidak bersikap profesional sebagai penyelenggara pilkada.

“Dengan sikap yang tidak profesional bukan hanya rakyat Lamsel yang dirugikan, tapi calon yang berkompetisi pun dirugikan” ungkapnya.

Dia berharap permohonan ke MK ini membuka lebar mata penyelenggara bahwa hak masyarakat dalam negara demokrasi itu sangat penting. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Ridho Erfansyah yang juga tim kuasa hukum Tony-Antoni.

“Pengembalian surat undangan C-6 untuk dalam jumlah yang sangat banyak menunjukkan ketidakprofesionalisme penyelenggara pilkada,” katanya.

Ridho juga menyayangkan carut-marut penyelenggaraan pilkada yang telah menelan miliaran rupiah tanpa diimbangi dengan fungsi pelayanan dan proses yang baik.

Salah satu tim pemenangan Tony-Antoni, Sugeng Kristianto menjelaskan gugatan bukan selisih suara, namun persoalan pelaksanaan pilkada yang diduga ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Ada 31 ribu lebih mata pilih tidak menggunakan hak pilihnya, dengan indikator terbesar adalah tidak menerima C6 (surat undangan memilih).

Selain itu, mata pilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak dalam satu RT/RW jadi mengacak, maka ada pelanggaran 177B UU No.10 Tahun 2016, penyelenggara tidak memverifikasi data dan lainnya. Kemudian, temuan lainnya, absensi (daftar hadir). Ada orang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu dan ini terjadi secara masif.

“Maka, kami minta kotak suara yang ada di Kecamatan-kecamatan dibuka atas adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 177A, B, C dan 178 A, B, dan C, UU No.10 Tahun 2016,” katanya.

Sugeng memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu Lamsel yang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pilkada Lamsel. Advocat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke MK pada Jumat, 18 Desember 2020, pukul 22.56 WIB.

Tim kuasa hukum adalah Ansori, SH, MH; DR.Fedhli Faisal, SH, MH; Muhammad Ridho Erfansyah, SH, MH; Thamaroni Usman, SH, MH; Joharmansyah, SH; Ari Fitrah Anugrah, SH.

Mereka telah serahkan berkasnya kepada Panitera MK RI, Muhidin, SH, M.Hum dalam bentuk surat permohonan (pdf), permohonan (dock), identitas pemohon, daftar alat/dokumen bukti, alat bukti, SK penetapan paslon, dan surat kuasa.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam buku pengajuan, permohonan pemohon elektronik (e-BP3) dan kelengkapan pemohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Pilkada.

Berita dan informasi ini diterbitkan terlebih dahulu dihalaman resmi Rmollampung