KPK Tagih LHKPN 2020, di Lampung Malah belum Lapor Periode 2019 Sebanyak 74 Pejabat

infogeh.net, Bandar Lampung – Sebanyak 74 penyelenggara negara (PN) belum melaporlan harta kekayaannya selama periode 2019. Padahal, batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2019 yang semula 31 Maret 2020 telah diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai 30 April 2020 akibat pandemi Covid-19.

Data yang didapat dari KPK RI per 31 Desember 2020, PN yang belum melapor periode 2019 adalah;

1. DPRD Lampung Utara 2 orang dari 47 wajib lapor

2. DPRD Pesisir Barat 16 orang dari 43 wajib lapor

3. DPRD Tanggamus 3 orang dari 44 wajib lapor

4. Pemkab Lampung Tengah 21 orang dari 322 wajib lapor

5. Pemkab Lampung Utara 3 orang dari 66 wajib lapor.

6. Pemkot Metro 5 orang dari 199 wajib lapor.

7. Pemprov Lampung 22 orang dari 236 wajib lapor

8. Bank Lampung 2 orang dari 51 orang wajib lapor.

Pengamat Hukum Tata Negara Budiono menilai etika penyelenggara negara buruk jika tidak melapor LHKPN. Temuan ini pun bisa dijadikan pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pemanggilan, pelacakan, jika perlu penyelidikan.

“Karena memang ini kan lebih ke ranah administratif, tapi KPK juga harus membuat aturan jika tidak melapor. KPK bisa langsung memanggil dan melacak, misal tanahnya di mana, rekeningnya di mana. Ini bentuk transparansi publik,” ujarnya, Jumat, 22 Januari 2021.

Baca Juga Yuk :  Isteri Mendesah, Kode Eksekusi Pengusaha Wajan

Budiono berharap lembaga pengawas bisa bertindak tegas dengan memberikan sanksi bagi PN yang abai melaporkan hartanya. Misalnya, dengan melakukan pengurangan tunjangan kinerja atau hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Bisa juga sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau ancaman tegas lainnya.

“Di Pemda ada Inspektorat yang mengawasi, di DPRD ada Badan Kehormatan. Harus ada upaya tegas,” katanya.

Batas waktu pelaporan 2020

Sebelumnya, KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. 

“Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021,” ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa, 19 Januari 2021.

Ipi memaparkan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan peraturan terbaru tersebut.

Baca Juga Yuk :  Viral Supir Truk Adu Mulut Dengan Petugas yang diduga Lakukan Pungli di Lampung Timur

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa (lampiran 4) atas nama Penyelenggara Negara (PN), pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000.

Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap

“Untuk itu, PN harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi,” paparnya.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi, dan tombol download tanda terima.

Berita dan informasi ini diterbitkan terlebih dahulu dihalaman resmi Lampost.co