Gubernur Lampung Arinal Djunaidi : Haram Hukumnya Menarik Uang SPP di Masa Darurat Covid – 19

infogeh.net, Bandar Lampung – Menanggapi keluhan para wali murid yang merasa pusing, lantaran tetap ditagih oleh pihak sekolah untuk melakukan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), membuat Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi merasa geram.

View this post on Instagram

Menanggapi keluhan para wali murid yang merasa pusing, lantaran tetap ditagih oleh pihak sekolah untuk melakukan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), membuat Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi merasa geram. . . "Saya baru tau, kalau bisa dibuktikan langsung akan kita eksekusi. Karena Kepala Dinas Pendidikan melaporkan tidak ada pungutan, tapi kalau ada kejadian di lapangan, kita akan ambil tindakan karena itu haram hukumnya," kata Gubernur saat dimintai keterangan, Senin (11/5/2020). . . Berdasarkan surat edaran Nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 yang ditanda-tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap orang tua wali peserta didik. . . Artikel : kupastuntas . #infogeh #lampung #bandarlampung #arinaldjunaidi

A post shared by INFOGEH LAMPUNG (@infogeh) on

“Saya baru tau, kalau bisa dibuktikan langsung akan kita eksekusi. Karena Kepala Dinas Pendidikan melaporkan tidak ada pungutan, tapi kalau ada kejadian di lapangan, kita akan ambil tindakan karena itu haram hukumnya,” kata Gubernur saat dimintai keterangan, Senin (11/5/2020).

Berdasarkan surat edaran Nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 yang ditanda-tangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap orang tua wali peserta didik.

Artikel : kupastuntas

Follow instagram kami untuk info seputar lampung @infogeh

18 KOMENTAR

  1. Utk sekolah swasta, seluruh operasional, gaji guru dan honor mengajar didapatkan dari SPP, darimana akan membayarkan seluruh staf dan guru sekolah? Haruskah gaji / honor para staf dan guru itu ditiadakan? Begitu?

  2. Dana BOS? Untuk operasional sekolah saja (diluar gaji para staf/struktural/guru) itu belum mencukupi, meskipun disyukuri sangat membantu. Gaji yang hanya RATUSAN RIBU atau untuk struktural yang paling tinggi tidak lebih dr 1,5juta/bulan, dg jumlah guru puluhan orang, itu sudah sangat kurang, haruskah kami bertindak dzolim meniadakan gaji mereka? Sedangkan pembelajaran/laporan online/tugas sekolah lain/tanggung jawab tetap mereka kerjakan meskipun di rumah.

    • Benar sekali, ibarat memakan buah simalakama, Bpk Gubernur bisa berkata begitu apakah sudah memperhitungkan biaya operasional sekolah, apakah ada alokasi dana tambahan selain dana bos? Apakah beliau faham keadaan di lapangan? Apakah beliau tahu terkait SPP yg nunggak seblm pandemi? Bagaimana dengan sekolah baru yg belum ada kelas xii dan tunggakan SPP siswa dr sblm pandemi sudah ditalangin? Saya sempat berbincang dengan kepala sekolah mereka akhirnya bingung sedangkan mereka sudah mengeluarkan dana talangan. Harusnya sebelum berstatemen bgitu beliau memperhitungkan dulu langkah² penanganan hal² diatas.

  3. Beban orang tua sudah bertambah dngn status belajar di rumah….yang pasti dengan begitu pengeluaran untuk beli kuota…dan bgi yg belum punya android harus beli…..blum lagi orang tua ikut terlibat secara langsung untuk pembelajaran anak….dan memang SPP di tiadakan…..

    • Sebelum ada berbicara bgitu apa anda juga sudah memperhitungkan biaya operasional guru² yg harus tetap mengajar secara online? Apakah guru² juga ga butuh kuota? Apakah anda tahu pengalokasian dana BOS boleh untuk apa saja? Apakah anda tahu gimana dengan sekolah yg 99% guru nya masih honor? Masalah di negara kita masih kompleks, kesejahteraan guru masih jauh dr cukup, kebijakan yg dikeluarkan atas pernyataan Bpk gubernur apakah sudah ada solusi? Guru² juga butuh makan apalagi guru honor, kepala sekolah juga senang kalau seandainya dana operasional sudah cukup sehingga ga harus narik SPP lagi.

      • Begitulah senjata kalau dpt kritikan ttg komite.
        Mulai mencatut semuanya.
        Padahal kami guru mengajar dng lillahi ta’allah karena pemerintah sudah menggaji kami. Guru honorer pun dibayar dari dana bos.

        Sekarang pemerintah harus tegas. Sekolah memilih memungut komite atau mau bantuan pemerintah dlm bentuk dana bos.

  4. Woi di Unila aja masih bayar, apalagi mahasiswa yg angkatan tua karena terbentur skripsi. Padahal di swasta aja nggak bayar lagi kalo udah lewat 8 semester. Di Unila doang yg begitu masih aja bayar. Bangsat

  5. @yulica aridarwani

    Kalau bicara operasional sekolah, karena sekolah libur ya operasionalnya di alihkan le gaji guru lah, kalau memang ada guru yg keberatan dengan keadaan ini silahkan resign dari guru, jangan makin mempersulit kondisi masyarakat yg lebih besar dengan ego kalian, kalian itu jadi guru itu pengabdian, bukan pekerjaan, kalau mau ngabdi ya harus mau susah, kalau ndak mau susaah jangan mengabdi, kerja aja jadi pengusaha pedagang atau wirausahawan, jangan jadi abdi negara, mikir jangan satu sisi, kepentingab yg lebih besar harus d pikirkan, keadilan dan perbuatan baik tidak mungkin kalau tidak menimbulkan kekecewaan bagi salah satu fihaknya, pasti akan selalu ada yg d korbankan
    Untuk mencapai keadilan kebaikan kedamaian kemaslahatan,
    Ingat kevenar d capai bukan tanpa pengorbananan

  6. Pemerintah sudah menganggarkan dana bos per siswa per tahun. Dari dana bos tersebut sudah terkapar kebutuhan sekolah.
    Tetapi kepala sekolah TDK ada yg mau menghentikan pungutan2 liar itu. Dengan alasan bermacam2.

    Penggunaan dana bos harus habis alias 0 setiap tahun.
    Begitu juga dng uang komite berapa pun ditetapkan sekolah juga TDK pernah ada lebihnya. Alias 0 juga.
    Kadang kala terjadi tumpang tindih antara dana bos dng uang komite.
    Siapa yg tahu.
    Yg lucunya lagi, dana komite, yg jumlah siswanya 1000 x 150 RB. Artinya berkisar 180 juta perbulan.
    Hening…diam membisu yg tahu bendahara d kepala sekolah aja.
    Adakah saldo dana komite.
    Guru honorer dan guru tetap maupun yg lain. Diam seribu bahasa. Tak ada yg bersuara. Mereka hanya menjalankan tugas saja.
    Kalau dikritik ttg dana komite, maka nama guru honorer yg dijadikan senjata ampuh.
    Padahal gaji guru honorer yg bayar pun dana bos.
    Terima kasih pemerintah yg telah peduli. Pungutan itu berakhir dng ilegal pengunaannya

  7. Kata siapa ngak bayar, ngimpiii….cek aja d SMA N 1 Sukadana Lamtim harus byr pak Gubernur, ngak ada urusannya dg covid2 Tan.

  8. Pak saya walimurid sekolah SMA sijln.Dr.Susilo selama ini kami hrs bayar uang SPP walaupun anak kamu ngk msk sekolah,gmn ini pak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here