Evaluasi ! Kekerasan Perempuan dan Anak Menimpa 398 Korban Selama Tahun 2020

infogeh.net, Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak. Tercatat 328 kasus yang menimpa 398 korban selama Januari-November tahun 2020. Persoalan tersebut menjadi atensi berbagai pihak dan bahan evaluasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, Fitrianita Damhuri prihatin atas maraknya kasus dan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Pihaknya juga terus menerus berupaya agar persoalan tersebut tidak terus terjadi dan dapat ditekan.

“Kami punya program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang harapannya terus mengantisipasi potensi kasus. Jadi sebelum terjadinya kasus masyarakat harus peduli. Upaya preventif terus dilakukan. Di 15 Kabupaten/Kota juga terbentuk UPTD PPPA yang terus melakukan pendampingan,” jelas Fitri, Minggu, 17 Januari 2021.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni–PPA), tercatat 328 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dengan rincian 115 korban laki-laki dan 283 kasus korban perempuan.

Secara rinci, jumlah itu didominasi di Bandar Lampung hingga 93 kasus. Disusul Tulangbawang Barat (59), Pringsewu (33), Lampung Timur (25), Way Kanan (22), Tanggamus (19), Tulang Bawang (18), Lampung Utara (15), Pesawaran (14), Lampung Selatan (13), Metro (7), Lampung Tengah (4), Pesisir Barat (4), dan Lampung Barat (2).

Dari kasus tersebut, terdapat 398 korban, yaitu 332 kasus anak dan 66 kasus dewasa atau 115 menimpa laki dan 283 perempuan. Perbuatan itu dilakukan di lingkungan rumah tangga sebanyak 192 kasus dengan 203 korban, sekolah 27 kasus dan 77 korban, fasilitas umum 54 kasus dan 21 korban, lembaga pendidikan kilat 21 kasus dan 35 korban serta lokasi lainnya ada 34 kasus dan 62 korban.

Berdasarkan jenis kekerasannya, dilakukan secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lainnya. Dari kasus itu turut dilakukan berbagai pelayanan, mulai dari pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitas sosial, reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama dan pemulangan.

“Tidak semua operator menginput layanan yang diberikan, sehingga jumlah layanan lebih sedikit dari jumlah korban. Pada umumnya korban mendapat lebih dari 1 jenis layanan,” paparnya.

Berita dan informasi ini diterbitkan terlebih dahulu dihalaman resmi Lampost