Coba Cek KTP-mu Siapa Tahu Kamu Dapat Transferan Rp 1,2 Juta Dari Pemerintah

Ada lagi nih bantuan dari pemerintah di bulan September yang dibagikan untuk masyarakat lewat bank.

Nasabah BRI dan BNI dapat trensferan Rp 1,2 juta bantuan dari pemerintah dengan ciri nomor KTP berikut ini cepat cek ATM.

Bantuan Rp 1,2 juta diberikan pemerintah kepada masyarakat akibat terdampak pandemi seperti sekarang ini.

Harapannya bantuan Rp 1,2 juta ini bisa mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bantuan Rp 1,2 diberikan langsung ditransfer ke nomor rekening BRI dan BNI.

Bantuan Rp 1,2 juta diberikan kepada pelaku usaha kecil-kecilan atau mikro dan menangah (UMKM).

Makanya disebut BLT UMKM atau BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro).

Untuk memastikan apakah anda menerima BLT UMKM, dapat dicek secara online dengan memasukkan nomor KTP.

Penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada akhir September 2021.

Hingga saat ini, Kemenkop UKM mencatat telah menyalurkan BLT UMKM kepada 12,7 juta penerima dengan total penyaluran sebesar Rp 15,24 triliun.

Sementara target UMKM yang dibidik untuk diberikan bantuan di tahun ini sebesar 12,8 juta penerima.

Berikut ini cara cek nomor KTP apakah sebagai penerima BLT UMKM di eform.bri.co.id/bpum dan banpresbpum.id.

Berikut ini cara pengecekan nama penerima BLT UMKM Rp 1,2 juta:

Nanti akan ditampilkan keterangan apakah nomor KTP tersebut terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak.

Jika bukan penerima BPUM, maka akan ditampilkan tulisan:

“Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM.”

Panduan Cek Penerima BPUM di BNI:

  • Masuk ke laman http://banpresbpum.id.

  • Isi nomor KTP.

  • Kemudian, pilih ‘Cari’.

  • Selanjutnya akan muncul pemberitahuan Anda termasuk penerima BPUM atau tidak.

Selain bisa dicek online, penerima BPUM juga akan diinformasikan melalui SMS oleh bank penyalur. Setelah menerima SMS, penerima BPUM harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan, agar bantuan dapat segera dicairkan.

Syarat Penerima Bantuan UMKM Program BPUM

  • Warga Negara Indonesia;

  • Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK);

  • Memiliki Usaha Mikro;

  • Bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD;

  • Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR;

  • Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

berita sebelumnya terbit disini

admin@ds
Hello, saya salah satu wartawan di infogeh.net, jika ada yang keliru dengan informasi ataupun berita yang saya berikan, mohon untuk kira nya memberitahu saya melalui komentar dibawah ini.