Beredar Sertifikat Palsu DPRD Lamteng Gelar Rapat Pendapat

Lampung Tengah (gerbangrepublik.com) -  Komisi I DPRD Lampung Tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Setempat. Rapat yang dilaksanakan Selasa (21/2) membahas adanya dugaan 121 sertifikat prona palsu yang ada di Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratuaji, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016.

Kepala Bidang Tata Usaha BPN Lampung Tengah, Slamet, mengatakan, pemilik 115 bidang yang mendapatkan prona di tahun 2016 belum melapor ataupun menginventarisir sertifikat yang telah diterima.

“Dari 121 penerima sertifikat prona, ada enam orang yang melaporkan persoalan ini ke pihak berwajib, sertifikat yang mereka terima asli namun tidak terdaftar di BPN,”  ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tahun 2017 ini di kampung setempat akan mendapatkan 300 bidang legalitas aset persertifikatan tanah masyarakat dengan catatan sebanyak 115 bidang yang bermasalah di tahun 2016 lalu untuk diinfentarisir.

“Jika semua sudah diinfentarisir, maka BPN baru bisa melanjutkan program ini dikampung Sukajaya,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Tengah Ruslianto mengatakan, sertifikat yang palsu akan ditarik oleh pihak yang bersangkutan dan akan diganti dengan sertifikat yang asli dan terdaftar di BPN.

“Soal sertifikat asli tapi palsu, di Kecamatan Anak Ratu Aji secepatnya akan diganti dengan sertifikat yang asli. Itu oknum yang salah, bukan BPN,” ujarnya.

Dalam hearing kemarin bersama BPN, Komisi I juga menyoroti masalah Hak Guna Usaha (HGU) milik GGPC Umasjaya,Lampung Tengah terkait penyaluran CSR yang belum dilakukan penelitian ulang oleh BPN.
Pasalnya, DPRD mendapat pengaduan dari masyarakat, bahwa sejak awal, masyarakat tidak pernah mendapatkan CSR dari perusahaan.

“Selama ini BPN hanya fokus  memanggil perusahaan dan hanya melihat melalui Dokumen-dokumen ang diberikan oleh pihak perusahaan saja.

“Kami (Komisi I) berharap, BPD harus segera melakukan penelitian jika persoalan tidak kunjung selesai, maka dikhawatirkan akan ada gejolak masyarakat. Jangan sampai peristiwa seperti di Mesuji, terjadi di LampungTengah,” tegasnya.

Menanggapi itu, kepala BPN mengaku belum melakukan penelitian terkait HGU dari PT GGP Umasjaya, lantaran belum dibentuk tim. “Pembentukantim ini bukan hanya dari BPN saja,tapi dilakukan juga oleh BPN wilayah Provinsi Lampung. Namun yang pasti, kami akan segera melakukan penelitian ini,” tandasnya.(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here